Pameran Inovasi Daerah Konawe Disorot, HAM Kritik Anggaran Rp1 Miliar Lebih dan Pertanyakan Pengawasan DPRD

Arsamedia.com, KONAWE – Penggunaan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk penyelenggaraan Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe menuai kritik dari Himpunan Aktivis Muda (HAM) Konawe. Besarnya anggaran kegiatan tersebut dipertanyakan, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah dan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang lebih produktif.

HAM Konawe menilai penyelenggaraan pameran tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya terkait transparansi penggunaan anggaran, manfaat kegiatan bagi masyarakat, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.

Ketua HAM Konawe, Muh. Julla S. Roe, mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang dinilai perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata pada kegiatan seremonial.

Ia berpandangan, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor produktif dan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, HAM Konawe mempertanyakan apakah biaya penyelenggaraan pameran yang mencapai lebih dari Rp1 miliar tersebut telah sebanding dengan hasil dan dampak yang dihasilkan.

Selain menyoroti kebijakan pemerintah daerah, HAM Konawe juga mempertanyakan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Menurut HAM Konawe, DPRD perlu memastikan setiap program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki dasar perencanaan yang jelas, penggunaan anggaran yang transparan, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Organisasi tersebut menilai DPRD perlu meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai besaran anggaran, rincian komponen belanja, tujuan penyelenggaraan, hingga indikator keberhasilan Pameran Inovasi Daerah.

HAM Konawe mendesak DPRD Kabupaten Konawe agar memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

HAM Konawe juga mengingatkan agar label inovasi tidak menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut organisasi tersebut, setiap kegiatan yang menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.

Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak mengurangi prioritas pembiayaan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

HAM Konawe berharap pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Konawe merespons kritik tersebut secara terbuka dengan menyampaikan data serta penjelasan mengenai penggunaan anggaran Pameran Inovasi Daerah.

Transparansi dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Laporan : Arsamedia