
Arsamedia.com, KONAWE – Kasus dugaan tindakan asusila atau pelecehan seksual yang sempat menjadi perhatian publik dan viral di media sosial akhirnya memasuki tahap penyelesaian secara kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat menandatangani surat perjanjian damai yang berlangsung di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, pada 15 November 2026.
Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai, serta diketahui oleh Kepala Desa Ambepulu, Erliyanti, dan disaksikan sejumlah tokoh masyarakat serta perwakilan adat.
Berdasarkan isi surat perjanjian tersebut, pihak pertama berinisial U.N., warga Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sedangkan pihak kedua berinisial A.R., warga Kelurahan Puusinauwi.
Dalam kesepakatan itu, terdapat tiga poin utama yang menjadi dasar penyelesaian persoalan.
Pertama, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan dugaan tindakan asusila tersebut secara damai dan kekeluargaan, dengan mengedepankan mekanisme adat Peohala Owose.
Kedua, pihak kedua secara tertulis mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pertama. Permohonan maaf tersebut diterima dan dimaafkan oleh pihak pertama dengan ikhlas sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian.
Ketiga, kedua belah pihak menyatakan bahwa persoalan di antara mereka telah diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan di kemudian hari sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian.
Proses penandatanganan surat perdamaian tersebut turut disaksikan oleh sejumlah tokoh, di antaranya Drs. Bisman Saranani, M.Si., Lurah Puusinauwi Limanti, SE., M.Pd., Putobu Kelurahan Puusinauwi Jabarudin, S.Si., serta Putobu Ambepulu H. Badoli, SP.
Kehadiran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam proses tersebut menjadi bagian dari penyelesaian secara kekeluargaan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, kedua pihak menyatakan telah mencapai kesepakatan damai.
Meski demikian, penyelesaian secara kekeluargaan atau adat perlu tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya apabila peristiwa yang dipersoalkan termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Kesepakatan damai tidak serta-merta menghapus kewenangan aparat penegak hukum maupun hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, informasi yang menjadi dasar pemberitaan adalah isi surat perjanjian damai yang ditandatangani kedua belah pihak pada 15 November 2026.
Laporan: Arsamedia
Tidak ada komentar