PB HAM Sultra Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Cetak Sawah di Koltim dan Konawe TA 2025

Arsamedia.com sultra –
Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda (PB HAM) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan praktik korupsi dalam proyek percetakan sawah di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dan Kabupaten Konawe yang bersumber dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2025.

Ketua PB HAM Sultra, Muh. Supril, mengungkapkan bahwa hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan. Di antaranya, pekerjaan yang diduga dilakukan tidak sesuai spesifikasi hingga berujung pada kegagalan konstruksi.

Baca Juga

6 bulan  lalu

GPA Sultra Dukung Penuh Kejagung RI Periksa Dinas Kehutanan Terkait Aktivitas Tambang

154 Admin

“Program yang seharusnya meningkatkan produksi pangan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, justru kami nilai menjadi ladang korupsi yang terstruktur, masif, dan sistematis,” ujarnya.

PB HAM Sultra menyebut proyek tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi petani. Berdasarkan temuan mereka di lapangan, sekitar 95 persen hasil pekerjaan dinilai gagal secara konstruksi.

Atas temuan itu, PB HAM Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, antara lain:

Baca Juga

1 bulan  lalu

Perkuat Kerukunan Antarumat Beragama, Pemda Konawe Bersama Kemenag, MUI dan FKUB Gelar Sosialisasi Jelang Nyepi dan Idul Fitri di Amonggedo

68 Admin

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator program
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe sebagai pelaksana teknis

Pihak kontraktor atau pelaksana proyek
“Kami meminta Kejati Sultra yang baru dilantik segera memeriksa proyek ini karena menggunakan uang negara dalam jumlah besar, namun tidak memberi manfaat kepada petani,” tegas Supril.

Diketahui, wilayah Kolaka Timur dan Konawe menjadi fokus program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Pada 2025, Kolaka Timur ditargetkan memiliki luasan cetak sawah sebesar 2.195 hektare, sementara Konawe mencapai 1.400 hektare.

PB HAM Sultra juga meminta agar pemerintah pusat tidak melanjutkan program tersebut di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026, karena dinilai berpotensi menambah persoalan baru jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh.

PB HAM Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tahap penyidikan guna memastikan transparansi serta keadilan bagi para petani di daerah tersebut.

(Red**)