Karada Tolaki Sultra Kecam Dugaan Kriminalisasi Pers, Minta Kadis Pariwisata Cabut Laporan terhadap Jurnalis
Arsamedia.com Sultra –
Lembaga Kajian Sejarah Adat dan Budaya Tolaki, Karada Tolaki Sulawesi Tenggara, mengecam keras dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis yang dilaporkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Samsidar, yang menilai bahwa laporan terhadap jurnalis yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara dapat berdampak buruk terhadap kebebasan pers di daerah.
Menurut Samsidar, langkah pelaporan terhadap jurnalis terkait produk pemberitaan dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Kami mengecam keras laporan serta pemeriksaan terhadap rekan-rekan jurnalis JMSI. Kami meminta kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghentikan atau menarik laporan tersebut,” ujar Samsidar dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan publik.
Karena itu, menurutnya, setiap sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, seperti hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers.
Lebih lanjut, Karada Tolaki Sultra juga menyampaikan kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap jurnalis terkait pemberitaan dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Pers adalah pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Karada Tolaki Sultra juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi pers, serta lembaga masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga kebebasan pers dan memastikan tidak ada intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan dari Karada Tolaki Sultra agar laporan terhadap jurnalis tersebut dicabut.
Karada Tolaki Sultra menyatakan akan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak tanpa mengancam kebebasan pers di daerah.
Laporan : Arsamedia.com
Pos terkait
Tidak ada komentar