DPRD Kabupaten Konawe Gelar Paripurna Laporan Reses II 2026, Infrastruktur dan Pertanian Jadi Sorotan
Arsamedia.com Konawe-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Reses II Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/2/2026).
Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam merangkum dan menyampaikan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Paripurna ini merupakan akumulasi suara rakyat yang sebelumnya dihimpun para legislator saat turun langsung ke lapangan dalam masa reses. Seluruh aspirasi tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam forum kelembagaan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional DPRD.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Konawe dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, serta dihadiri para anggota dewan lintas fraksi.
Infrastruktur dan Pertanian Jadi Prioritas
Dalam laporan yang disampaikan, sejumlah isu strategis mengemuka dan mendominasi aspirasi masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
Kondisi akses transportasi yang rusak dinilai menghambat mobilitas hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa dan kecamatan.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian utama. Masyarakat mendorong peningkatan sarana dan prasarana pertanian, mulai dari bantuan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga perbaikan jaringan irigasi.
Tak hanya itu, aspirasi lain yang turut disuarakan mencakup dukungan bagi pelaku UMKM, kegiatan keagamaan dan olahraga, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pendidikan.
Sorotan Layanan Publik dan Evaluasi Program
Dalam forum tersebut, sejumlah legislator menyoroti persoalan layanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe. Mulai dari layanan BPJS Kesehatan, persoalan ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan pembangunan masjid, hingga penerangan jalan umum.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, Abdul Ginal Sambari, mengungkapkan masih ditemukan masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah, khususnya di wilayah pedesaan.
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang belum tersentuh program, khususnya di wilayah pedesaan. Ini menjadi catatan penting agar OPD melakukan pendataan ulang secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program bantuan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Aspirasi Harus Masuk Prioritas Pembangunan
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses ini menjadi kewajiban konstitusional kami untuk turun langsung mendengar keluhan dan harapan masyarakat. Banyak persoalan mendasar yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama terkait infrastruktur dan pertanian,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa seluruh aspirasi yang telah dihimpun tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata.
“Kami tidak ingin aspirasi ini hanya menjadi catatan di atas kertas. DPRD akan mengawal hingga masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah dan dibahas dalam penganggaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2026 akan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar arah pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami akan memastikan sinkronisasi dengan RKPD sehingga perencanaan pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan
Paripurna laporan reses ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Konawe dalam memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dari desa-desa diharapkan tidak berhenti dalam forum resmi, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan program pemerintah daerah.
Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Konawe diharapkan berjalan lebih merata, tepat sasaran, dan berkeadilan, sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Laporan: Redaksi
Pos terkait
Tidak ada komentar