
Arsamedia.com, KENDARI – Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sulawesi Tenggara mempertanyakan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dan Kementerian Agama terkait keberadaan organisasi pemuda lintas iman.
Ketua GPA Sultra, Muh. Iksan Saranani, mempertanyakan langkah Presiden Prabowo yang baru-baru ini menerima sejumlah perwakilan organisasi pemuda lintas iman. Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi pemuda lain di Indonesia, seolah-olah organisasi kepemudaan lain dianggap tidak beriman.
Iksan juga menyoroti dugaan keterkaitan antara organisasi tersebut dengan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia secara tegas mempertanyakan tuntutan yang diajukan terkait kebebasan beragama dan kemudahan pendirian rumah ibadah.
“Apakah selama ini negara tidak memberikan kebebasan beragama? Faktanya, pemerintah telah banyak memberikan kebebasan beragama dan bahkan membantu pendirian rumah-rumah ibadah sesuai keyakinan masing-masing di republik ini,” ujarnya.
Iksan juga menegaskan bahwa banyak organisasi kepemudaan lain yang selama ini juga beriman dan ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, di tengah situasi yang kurang kondusif saat ini, seharusnya pemerintah dan negara merangkul semua organisasi kepemudaan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meyakinkan seluruh pemuda bahwa negara menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah tidak boleh hanya menerima saran dan pendapat dari sebagian organisasi kepemudaan saja,” tegas Iksan. “Apakah pemuda lain tidak beriman sehingga tidak dilibatkan dalam memberikan saran dan pendapat?”
Oleh karena itu, GPA Sultra secara resmi menolak keberadaan organisasi pemuda lintas iman. Mereka menilai organisasi tersebut menyinggung perasaan pemuda lain yang juga telah memberikan kontribusi besar bagi negara.
“Kecuali Presiden dan Kementerian Agama bisa menjelaskan secara transparan kehadiran ormas pemuda lintas iman ini,” pungkasnya.
Penulis: Muh. Iksan

Tidak ada komentar