Tiga Plt Kadis di Konawe Mundur Beruntun, Publik Soroti Stabilitas Internal OPD
Arsamedia.com, Konawe – Dinamika pemerintahan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tengah menjadi sorotan publik setelah tiga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas secara beruntun mengundurkan diri dalam kurun waktu sepekan terakhir.
Pejabat pertama yang mundur adalah Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konawe, Ni Ketut Santi Rahayu, SE, MM. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Andriansyah Abunawas, S.IP, sebagai Plt. Namun, belum genap sepekan menjabat, Andriansyah juga dikabarkan mengundurkan diri.
Di waktu yang hampir bersamaan, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Konawe, Hj. Kusnawati Malaka, S.Sos, M.Si, turut menyatakan mundur dari jabatannya.
Fenomena mundurnya tiga pejabat Plt dalam waktu berdekatan ini pun memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mulai mempertanyakan stabilitas internal organisasi perangkat daerah (OPD) serta kondisi manajerial pemerintahan daerah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe, Suparjo, S.Kom, memberikan klarifikasi terkait alasan pengunduran diri para pejabat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Plt Kepala Dinas Perindag, Kusnawati Malaka, mundur karena telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
“Dalam surat pengunduran dirinya, yang bersangkutan menyampaikan alasan memasuki batas usia pensiun sekaligus memberikan kesempatan kepada ASN lain untuk menduduki jabatan Plt,” ujar Suparjo, Senin (6/4/2026).
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Andriansyah Abunawas, disebut mengundurkan diri karena faktor kesehatan yang memerlukan penanganan intensif.
“Untuk Plt Kadis Pariwisata, alasannya karena sakit dan membutuhkan perawatan khusus,” tambahnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan pada posisi strategis tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kinerja OPD jika tidak segera ditangani.
“Masih kosong, belum ada penunjukan pejabat pengganti,” pungkas Suparjo.
Situasi ini pun diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar segera melakukan penataan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah dinamika yang terjadi. (***)
Pos terkait
Tidak ada komentar