Proyek TK Negeri Mekar Sari Rp287,7 Juta Dipertanyakan, Keluhan Wali Murid Berujung ke Babinsa

Arsamedia.com Konawe — Pelaksanaan pembangunan gedung baru TK Negeri Mekar Sari di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, mulai berjalan. Namun, di tengah pelaksanaan pembangunan tersebut, muncul keluhan dari wali murid yang kemudian disampaikan kepada Ketua Komite Sekolah dan diteruskan kepada Babinsa yang melakukan pemantauan kegiatan di lingkungan sekolah.

Keluhan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran pembangunan serta adanya informasi bahwa dana komite turut digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik sekolah.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, pembangunan gedung baru TK Negeri Mekar Sari merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan nilai bantuan sebesar Rp287.750.000, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.

Pembangunan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 90 hari kalender.

Di lokasi, pekerjaan fisik telah mulai terlihat. Pihak pelaksana juga memasang imbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja.

Persoalan ini disebut bermula dari adanya keluhan sejumlah wali murid kepada Ketua Komite TK Negeri Mekar Sari.

Keluhan tersebut kemudian disampaikan Ketua Komite kepada Babinsa yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan kegiatan pembangunan sekolah.

Dalam penyampaian tersebut, Ketua Komite disebut mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran pembangunan, termasuk informasi bahwa anggaran pembangunan berada dalam pengelolaan pihak sekolah.

Ketua Komite juga disebut menyampaikan adanya penggunaan dana komite untuk pekerjaan fisik, seperti pembangunan perabatan maupun pengecoran.

Informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari pihak sekolah, komite, Babinsa, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program revitalisasi.

Pertanyaan utama yang muncul adalah mengenai batas pembiayaan antara bantuan pemerintah dengan dana komite.

Dengan adanya bantuan pemerintah sebesar Rp287,75 juta, masyarakat perlu mengetahui pekerjaan apa saja yang masuk dalam rencana penggunaan anggaran tersebut.

Jika pondasi atau pengecoran merupakan bagian dari pembangunan gedung yang dibiayai melalui program revitalisasi, perlu dijelaskan mengapa dana komite disebut ikut digunakan.

Sebaliknya, apabila pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tambahan yang tidak tercantum dalam bantuan pemerintah, pihak sekolah perlu menjelaskan dasar penggunaan dana komite dan mekanisme kesepakatannya.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, dokumen perencanaan dan realisasi anggaran perlu dibuka kepada pihak yang berwenang.

Termasuk rincian bantuan sebesar Rp287.750.000, rencana pekerjaan, realisasi fisik, laporan penggunaan anggaran, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana komite.

Begitu pula dengan dana komite yang disebut digunakan untuk pembangunan. Perlu diketahui berapa jumlah dana yang terkumpul, siapa yang mengelola, pekerjaan apa yang dibiayai, serta apakah penggunaan tersebut telah diketahui dan disepakati wali murid melalui mekanisme komite sekolah.

Posisi Babinsa dalam persoalan ini menjadi penting karena keluhan tersebut disebut disampaikan langsung oleh Ketua Komite.

Namun, keterangan Babinsa juga perlu dikonfirmasi untuk mengetahui secara pasti apa yang disampaikan Ketua Komite dan apakah telah dilakukan pemantauan atau pengecekan terhadap kondisi pembangunan di lapangan.

Dengan demikian, persoalan tersebut tidak hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.

Pembangunan TK Negeri Mekar Sari merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan anak usia dini di Desa Matabura.

Karena itu, masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta transparan dalam penggunaan anggaran.

Arsamedia.com membuka ruang klarifikasi kepada Kepala TK Negeri Mekar Sari, Ketua Komite, wali murid, Babinsa, pelaksana proyek, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.

Pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi penyimpangan anggaran. Keluhan wali murid dan informasi mengenai penggunaan dana komite masih perlu diverifikasi melalui dokumen serta klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Yang menjadi fokus penelusuran adalah kesesuaian antara bantuan pemerintah Rp287.750.000, pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, pengelolaan anggaran sekolah, serta penggunaan dana komite yang disebut turut membiayai pekerjaan fisik.

Laporan : Redaksi