
Arsamedia.com, konawe – Kuasa hukum Misraeni, Jumrin, S.H., menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Unaaha dalam perkara sengketa lahan persawahan seluas kurang lebih 2 hektare yang terletak di Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Jumrin menilai terdapat kekeliruan dalam pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan kliennya dengan alasan gugatan kurang pihak. Menurutnya, asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa sebenarnya telah diuraikan secara jelas dan terperinci dalam materi gugatan yang diajukan ke pengadilan.
Ia menjelaskan, lahan persawahan tersebut diperoleh Misraeni dari mertuanya bernama Talu, bukan berasal dari Lasagunu sebagaimana yang menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan majelis hakim.
“Dalam gugatan sudah kami jelaskan bahwa asal-usul tanah tersebut berasal dari Pak Talu yang merupakan mertua Misraeni, bukan dari Lasagunu. Karena itu, kami menilai pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak tepat,” ujar Jumrin, Rabu (18/11/2026).
Atas pertimbangan dan putusan tersebut, Jumrin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak hukum kliennya. Ia memastikan akan menempuh upaya hukum banding agar perkara tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan kembali oleh pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi.
Menurutnya, alasan kurang pihak yang menjadi dasar penolakan gugatan masih perlu diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pihaknya berharap pemeriksaan pada tingkat banding dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap duduk perkara, termasuk riwayat perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.
“Putusan ini masih terbuka untuk upaya hukum. Kami selaku kuasa hukum Misraeni akan mengajukan banding. Selanjutnya, apabila diperlukan, masih ada upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali (PK),” tegasnya.
Jumrin juga menekankan bahwa putusan PN Unaaha yang menolak gugatan dengan alasan kurang pihak tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa pihak tergugat merupakan pemilik sah atas objek tanah yang disengketakan.
Ia berharap melalui proses hukum lanjutan, persoalan kepemilikan lahan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, perkara sengketa lahan persawahan seluas kurang lebih 2 hektare di Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, melibatkan Misraeni sebagai pihak penggugat dan Sarmin, warga Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sebagai pihak tergugat.
Sengketa tersebut kini memasuki tahapan lanjutan setelah pihak penggugat menyatakan akan mengajukan banding atas putusan PN Unaaha.
Melalui upaya hukum tersebut, pihak Misraeni berharap majelis hakim pada tingkat banding dapat menelaah kembali pertimbangan putusan sebelumnya sehingga penyelesaian sengketa lahan tersebut dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Laporan : Redaksi
Tidak ada komentar