Dugaan “Jalur Khusus” BBM Subsidi Mencuat di SPBU Lalosabila, Polres Konawe Tegaskan Siap Tindak Pelanggaran

Arsamedia.com, Konawe –
Dugaan adanya praktik “jalur khusus” dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Informasi tersebut disampaikan salah seorang pengantri yang mengaku melihat adanya kendaraan roda empat yang diduga mendapatkan perlakuan berbeda saat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite.

Menurut sumber tersebut, kendaraan itu diduga melakukan pengisian BBM menggunakan dua barcode. Satu barcode disebut digunakan untuk pengisian ke tangki kendaraan, sementara barcode lainnya digunakan untuk mengisi jerigen berkapasitas sekitar 40 liter.

Jika informasi tersebut benar, praktik tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan dan harus disalurkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sumber juga menyebut kendaraan yang diduga melakukan pengisian tersebut merupakan kendaraan milik seorang anggota TNI. Namun, informasi mengenai identitas pemilik kendaraan maupun status personel yang disebut tersebut hingga kini masih sebatas keterangan sumber dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak TNI maupun pihak terkait lainnya.

Selain itu, sumber mengungkapkan adanya kendaraan yang disebut-sebut milik anggota kepolisian setempat yang diduga digunakan untuk mendapatkan BBM tanpa mengikuti antrean sebagaimana masyarakat umum.

“Mereka itu tidak antre, langsung mereka,” ungkap sumber.

Kondisi tersebut, menurut sumber, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang harus mengantre cukup lama untuk mendapatkan BBM subsidi.

Ia kemudian membandingkan jumlah BBM yang disebut dapat diperoleh masyarakat umum dengan kendaraan yang diduga mendapatkan pengisian menggunakan lebih dari satu barcode.

“Kalau kita antre pakai satu barcode, Rp250 ribu sampai Rp350 ribu. Kalau mereka kali duanya, tangki sama jerigen,” ujarnya.

Sumber tersebut mengklaim penggunaan dua barcode dalam pengisian BBM subsidi bukan hanya terjadi satu kali. Ia menduga praktik serupa telah dilakukan berulang kali.

Atas kondisi itu, dirinya mempertanyakan pengawasan petugas SPBU terhadap proses pengisian BBM subsidi, khususnya terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian dalam jumlah tidak wajar.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, perlu ada pemeriksaan terhadap mekanisme transaksi dan penggunaan barcode pada saat pengisian BBM.

“Harus ada penindakan tegas terhadap SPBU yang nakal,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara langsung di SPBU Lalosabila untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyaluran BBM subsidi.

Persoalan dugaan penyaluran BBM subsidi tersebut juga dikaitkan sumber dengan tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer.

Menurut informasi yang disampaikannya, harga Pertalite yang dijual oleh pengecer di sejumlah lokasi disebut dapat mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat, terutama warga yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan BBM langsung dari SPBU karena harus menghadapi antrean panjang.

Masyarakat berharap distribusi BBM subsidi benar-benar diawasi sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi praktik yang dapat mengurangi hak masyarakat.

Namun demikian, seluruh informasi mengenai dugaan penggunaan dua barcode, pengisian BBM ke jerigen, hingga kendaraan yang disebut berkaitan dengan anggota TNI maupun Polri masih berupa keterangan dari sumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran maupun pengisian BBM.

“Jika ditemukan, Polisi tidak akan segan-segan mengambil langkah tindakan tegas baik terhadap pihak SPBU maupun pengendara yang menggunakan tangki rakitan,” ujar Edi, Rabu (5/8/2026).

Menurut Edi, pengawasan terhadap aktivitas di SPBU menjadi salah satu langkah yang dilakukan kepolisian untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.

Selain melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, personel Polres Konawe juga disiagakan di sejumlah SPBU sebagai bagian dari upaya pengamanan dan penguraian kemacetan akibat antrean kendaraan.

Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus memastikan proses pengisian berlangsung tertib.

Dugaan yang mencuat di SPBU Lalosabila tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak SPBU Lalosabila, Pertamina, serta institusi TNI dan Polri apabila terdapat kendaraan atau personel yang disebut dalam dugaan tersebut.

Pemeriksaan juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan dua barcode dalam satu kendaraan benar terjadi, bagaimana mekanisme transaksi yang digunakan, serta apakah pengisian BBM ke dalam jerigen dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pengawasan tidak hanya dilakukan ketika muncul keluhan, tetapi dilaksanakan secara rutin dan transparan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan BBM subsidi dapat dicegah sejak awal.

Masyarakat juga meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan, baik konsumen maupun pihak yang terlibat dalam proses penyaluran, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Arsamedia.com masih membuka ruang klarifikasi bagi pihak SPBU Lalosabila, Pertamina, serta institusi TNI maupun Polri untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.

Laporan: Arsamedia