Komisi II DPRD Sultra Kunjungi Disperindag Konawe, Bahas Stabilitas Harga Pangan dan Pengawasan BBM Subsidi

Arsamedia.com, KONAWE – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe, Kamis (29/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Rombongan Komisi II DPRD Sultra terdiri dari Dr. H. Ardin, S.Sosm., M.Si., Sahrul Said, S.Sos., dan Muhammad Poli, S.Pd., M.Si. Kedatangan mereka diterima langsung Kepala Disperindag Konawe, Muh. Akib Ras, bersama jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Sultra menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam merespons dinamika harga kebutuhan pokok serta memastikan kebijakan perdagangan berjalan efektif di tengah masyarakat.

Dr. H. Ardin mengatakan, kunjungan kerja itu tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Sultra.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun koordinasi dengan dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Sultra. Kami juga ingin melihat langsung perkembangan harga pangan dan memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan dengan baik,” ujar Ardin.

Menurutnya, pemantauan harga kebutuhan pokok merupakan salah satu langkah penting untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe yang disebut dirilis pada 1 Oktober 2026, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada September 2026 tercatat sebesar 4,29 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,54.

Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,56 persen. Adapun inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) mencapai 4,46 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga barang dan jasa masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada kelompok pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.

BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan sebesar 5,19 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,70 persen, serta kelompok transportasi sebesar 6,43 persen.

Sebagai perbandingan, inflasi tahunan Konawe pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,48 persen. Dengan demikian, angka inflasi tahunan pada September mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi langkah stabilisasi harga, memperkuat pengawasan distribusi barang, serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasar.

Upaya pengendalian inflasi tidak hanya membutuhkan pemantauan harga secara berkala, tetapi juga koordinasi dalam menjaga kelancaran distribusi, mengantisipasi gangguan pasokan, dan memastikan komoditas strategis tetap terjangkau oleh masyarakat.

Kepala Disperindag Konawe, Muh. Akib Ras, menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPRD Sultra. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendukung program perdagangan serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPRD Sultra. Melalui pertemuan ini, kami berharap koordinasi dan sinergi antarlembaga semakin kuat, khususnya dalam menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan lancar,” kata Akib.

Ia menjelaskan, selain melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok, Disperindag Konawe juga menjalankan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Konawe.

Menurut Akib, upaya pengawasan dan koordinasi yang dilakukan selama ini menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Konawe tidak lagi menumpuk seperti sebelumnya.

“Selain menjaga kestabilan harga pangan, kami juga melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Saat ini, berdasarkan pemantauan kami, antrean kendaraan di SPBU sudah tidak lagi menumpuk seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Meski demikian, pengawasan distribusi BBM bersubsidi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mencegah penyimpangan distribusi, serta memastikan BBM bersubsidi dapat diakses oleh masyarakat yang berhak.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Sultra ke Disperindag Konawe diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi antarlembaga dalam menghadapi dinamika harga pangan dan persoalan distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Koordinasi yang berkesinambungan diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara terukur, mulai dari pemantauan perkembangan harga, pengawasan distribusi, hingga upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis.

Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus dijaga, distribusi BBM bersubsidi semakin tertib, serta daya beli masyarakat Kabupaten Konawe tetap terlindungi.

Laporan: Arsamedia