KNPI Konawe Kecam Pengawasan BGN atas Dugaan Keracunan MBG: “Nyawa Siswa Bukan Kelinci Percobaan”

Arsamedia.com Konawe — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Konawe mengecam keras dugaan lemahnya pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa dan guru di SMAN 20 Konawe setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPD KNPI Kabupaten Konawe, Ian Saputra, menilai insiden tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mengingat program MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi sekaligus keselamatan peserta didik.

Ian menyoroti peran Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Konawe, Nopri Al Ikmansyah, yang menurutnya memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan program di wilayahnya berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Kami sangat menyayangkan dan mengutuk keras ketidakbecusan Korwil BGN Konawe dalam melakukan fungsi pengawasan ke bawah. Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis ini menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut keselamatan anak-anak kita. Ini bukan tempat untuk amatiran atau kelalaian yang mengorbankan nyawa manusia,” tegas Ian Saputra dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Ian, adanya informasi mengenai persoalan pelabelan dan distribusi makanan, sebagaimana disampaikan pihak terkait, perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan dan distribusi makanan dalam program MBG.

KNPI Konawe menilai setiap tahapan, mulai dari pengolahan, pemeriksaan kualitas, pengemasan, pelabelan, hingga distribusi makanan ke sekolah, harus berada dalam sistem pengawasan yang ketat.

“Kalau benar terdapat kelalaian dalam proses pelabelan maupun distribusi, ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Harus ada evaluasi menyeluruh karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan anak-anak,” ujar Ian.

KNPI Konawe kemudian mendesak BGN melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Konawe, termasuk mengevaluasi kinerja jajaran yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan di tingkat daerah.

Selain itu, KNPI meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Konawe, melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab dugaan keracunan serta mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran hukum dalam proses penyediaan makanan.

KNPI juga meminta agar operasional SPPG yang berkaitan dengan insiden tersebut dievaluasi dan, apabila diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang, dihentikan sementara guna dilakukan audit terhadap standar higiene, sanitasi, keamanan pangan, serta prosedur pengolahan dan distribusi makanan.

Di sisi lain, KNPI meminta agar seluruh siswa dan guru yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara optimal. Menurut Ian, biaya penanganan korban harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari program yang seharusnya memberikan manfaat. Program MBG harus dilaksanakan dengan standar keamanan pangan yang ketat dan tidak boleh ada kompromi ketika menyangkut keselamatan manusia,” katanya.

Ian menegaskan, KNPI Konawe akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Jika tidak ada evaluasi radikal dan tindakan tegas dari pusat, kami dari barisan pemuda siap bergerak untuk memastikan keselamatan adik-adik sekolah di Kabupaten Konawe terlindungi dari pengelola program yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Hingga proses pemeriksaan selesai, penyebab pasti dugaan keracunan serta pihak yang bertanggung jawab masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis, pemeriksaan sampel makanan, audit keamanan pangan, dan penyelidikan aparat maupun instansi terkait.

Laporan : Redaksi