Foto

HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN Kendari Sosialisasikan Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi kepada Masyarakat Bombana

waktu baca 3 menit
Rabu, 21 Okt 2026 12:34 0 36 Admin

ARSAMEDIA.COM, BOMBANA – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada 15–18 September 2026.

Kegiatan tersebut mengangkat tema sosialisasi penyelesaian sengketa nonlitigasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperkenalkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, mediasi, negosiasi, serta pendekatan kekeluargaan. Metode tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara damai, bijaksana, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN Kendari, Habib Rizky S., mengatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan karena masih pentingnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

Menurutnya, selama ini sebagian masyarakat lebih mengenal penyelesaian persoalan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Padahal, terdapat mekanisme nonlitigasi yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus langsung menempuh proses peradilan.

“Kenapa kami melakukan kegiatan PKM dan sosialisasi penyelesaian sengketa nonlitigasi? Karena penyelesaian sengketa nonlitigasi ini sangat penting dan berguna, apalagi di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih familiar menyelesaikan sengketa dengan cara litigasi atau ke pengadilan, padahal ada alternatif lain, yaitu nonlitigasi atau tanpa melalui pengadilan, yang lebih mengedepankan pendekatan bermasyarakat dan kekeluargaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berselisih. Melalui dialog dan musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menguraikan persoalan, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Pendekatan tersebut dinilai relevan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ketika menghadapi perselisihan yang masih memungkinkan diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

Meski demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan seluruh pihak, prinsip keadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, upaya perdamaian tidak mengabaikan hak hukum pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan agar dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN Kendari berupaya memperluas wawasan masyarakat Desa Lantari mengenai pentingnya memahami hukum, mengenali pilihan penyelesaian sengketa, serta mengutamakan dialog dalam menghadapi konflik.

Habib Rizky S. berharap, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Harapan ke depan setelah dilaksanakannya sosialisasi tentang penyelesaian sengketa nonlitigasi kepada masyarakat adalah agar masyarakat semakin memahami pentingnya menyelesaikan permasalahan secara damai melalui musyawarah, mediasi, negosiasi, dan cara-cara lain di luar pengadilan. Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru membawa setiap permasalahan ke jalur hukum, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan penyelesaian yang lebih sederhana, efektif, dan mengutamakan kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap penyelesaian sengketa nonlitigasi diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat maupun perselisihan.

Dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, masyarakat diharapkan dapat menjaga hubungan sosial, memperkuat kerukunan, serta mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pemahaman hukum tidak hanya diperlukan ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara adil dan bertanggung jawab.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN Kendari di Desa Lantari tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN Kendari berharap masyarakat Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, semakin memahami berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sekaligus mampu mengutamakan perdamaian, musyawarah, dan kekeluargaan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Laporan: Arsamedia

Foto 2 Foto 3 Foto 4

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA